Pemerintah Perkuat Aturan Transfer Pricing, Wajib Pajak Diminta Perhatikan Dokumentasi

Isu transfer pricing bukanlah hal baru dalam sistem perpajakan Indonesia. Regulasi pertama terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sudah muncul sejak tahun 1983 melalui Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Aturan tersebut menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan koreksi apabila harga atau laba dalam transaksi afiliasi dianggap tidak wajar.

Seiring dengan berkembangnya praktik bisnis lintas batas, pemerintah merasa perlu menyesuaikan aturan. Pada dekade 1990-an, lahir keputusan Direktur Jenderal Pajak dan surat edaran terkait pemeriksaan wajib pajak dengan hubungan istimewa. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2010 dengan terbitnya PER-43/PJ/2010 yang mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam transaksi afiliasi.

Setelah itu, sejumlah regulasi lain lahir, termasuk PER-22/PJ/2013, PMK 213/2016, hingga PER-29/PJ/2017 tentang laporan per negara (CbCR). Puncaknya, pada 2023, pemerintah mengeluarkan PMK 172/2023 yang memuat berbagai penyempurnaan terkait dokumentasi transfer pricing.

Pokok Pengaturan dalam PMK 172/2023

PMK terbaru tersebut menegaskan beberapa hal penting, di antaranya:

1. Penerapan PKKU

Tidak ada lagi perbedaan penerapan PKKU antara transaksi domestik dengan lintas negara. Artinya, transaksi dengan pihak berelasi di dalam negeri juga harus memenuhi prinsip kewajaran.

2. Corresponding Adjustment

Untuk transaksi domestik, diberikan ruang bagi pihak lawan transaksi melakukan penyesuaian keterkaitan apabila terjadi koreksi. Mekanisme ini dilaksanakan melalui pembetulan SPT, penerbitan surat ketetapan pajak (SKP), atau pembetulan SKP.

3. Secondary Adjustment

Jika terdapat kelebihan pembayaran akibat koreksi primer, otoritas dapat menganggapnya sebagai dividen konstruktif. Namun, kewajiban ini tidak berlaku apabila wajib pajak melakukan repatriasi dana atau menyetujui hasil koreksi.

4. TP Doc

Dokumen transfer pricing wajib disampaikan paling lambat satu bulan sejak diminta DJP dalam rangka pemeriksaan atau pengawasan. Batasan omzet Rp11 triliun tetap berlaku sebagai syarat kewajiban CbCR, tetapi perhitungannya didasarkan pada tahun pajak sebelumnya.

5. APA dan MAP

PMK 172 juga memperkenalkan mekanisme APA multilateral serta mempertegas kedudukan hasil persetujuan bersama (MAP) sebagai dasar penagihan maupun pengembalian pajak.

Dengan perubahan ini, DJP memiliki ruang yang lebih luas untuk memastikan setiap transaksi afiliasi benar-benar mencerminkan kondisi pasar yang wajar.

Konsep Hubungan Istimewa dan Jenis Transaksi

Menurut PMK 172, hubungan istimewa terjadi apabila terdapat pengendalian atau ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal ini bisa timbul karena kepemilikan saham minimal 25%, adanya penguasaan melalui manajemen atau teknologi, atau hubungan keluarga sedarah maupun semenda hingga satu derajat.

Jenis transaksi afiliasi yang diatur cukup luas, meliputi:

• Penjualan, pembelian, atau sewa aset berwujud.
• Penyerahan atau pemanfaatan jasa.
• Pengalihan maupun pemanfaatan aset tidak berwujud, seperti royalti atau hak paten.
• Transaksi keuangan, termasuk pinjaman antarperusahaan.

Dengan cakupan yang begitu luas, hampir semua perusahaan dalam grup multinasional maupun domestik berpotensi memiliki kewajiban transfer pricing.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Prinsip kewajaran atau arm’s length principle menjadi dasar dalam menentukan harga transfer. Intinya, harga atau laba dalam transaksi afiliasi harus sama atau berada dalam rentang harga yang berlaku pada transaksi independen yang sebanding.

Ada beberapa metode yang diakui, antara lain:

1. Comparable Uncontrolled Price (CUP)
2. Resale Price Method (RPM)
3. Cost Plus Method (CPM)
4. Profit Split Method (PSM)
5. Transactional Net Margin Method (TNMM)

Pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik transaksi, ketersediaan pembanding, hingga tingkat kesebandingan. CUP umumnya dianggap paling andal, tetapi sulit diterapkan karena memerlukan kesamaan produk yang tinggi. TNMM menjadi metode yang paling banyak digunakan karena relatif lebih praktis.

Kewajiban Penyusunan Dokumen

TP Doc terbagi menjadi tiga bagian:

• Master File: memuat struktur grup usaha, kegiatan, hingga laporan keuangan konsolidasi.
• Local File: menjelaskan profil wajib pajak, rincian transaksi afiliasi, analisis industri, serta informasi keuangan.
• CbCR: melaporkan alokasi penghasilan, pajak, dan aktivitas per negara dalam grup usaha.

Ketiganya wajib tersedia contemporaneous, artinya sudah harus ada dalam jangka waktu tertentu setelah akhir tahun pajak. Master File dan Local File maksimal 4 bulan, sedangkan CbCR maksimal 12 bulan. Jika DJP meminta, dokumen harus diserahkan paling lambat 1 bulan.

Risiko Ketidakpatuhan

Sanksi yang diatur cukup berat. Jika Master File dan Local File tidak dilampirkan, SPT dianggap tidak lengkap. DJP dapat menerbitkan SKPKB dengan bunga ditambah uplift factor hingga 20% per tahun.

Apabila TP Doc terlambat diserahkan, DJP berhak mengabaikan dokumen tersebut dan melakukan koreksi secara jabatan. Bahkan, jika dokumen sama sekali tidak disampaikan, wajib pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan dokumentasi.

Selain itu, risiko sengketa pajak juga membayangi. Koreksi transfer pricing kerap menjadi pemicu kasus keberatan dan banding yang panjang, menyita waktu, biaya, dan energi perusahaan.

Penyesuaian dalam Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan, otoritas pajak dapat melakukan tiga jenis koreksi:

1. Primary Adjustment – koreksi langsung atas harga atau laba yang tidak wajar.
2. Secondary Adjustment – koreksi lanjutan akibat adanya kelebihan pembayaran atau laba yang dialihkan.
3. Corresponding Adjustment – penyesuaian pada pihak lawan transaksi agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda.

Skema ini menunjukkan semakin kompleksnya penerapan aturan transfer pricing, yang pada akhirnya menuntut perusahaan untuk menyiapkan dokumentasi dengan cermat.

Manfaat Strategis TP Doc

Meski terlihat sebagai beban tambahan, dokumentasi transfer pricing sesungguhnya memberikan manfaat strategis. Penyusunan yang memadai dapat:

• Mengurangi risiko koreksi dan sengketa.
• Mendukung kepatuhan pajak sekaligus menghindari sanksi.
• Memberikan kepastian hukum.
• Menjadi alat negosiasi saat berhadapan dengan DJP.
• Meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan.

Dengan kata lain, TP Doc bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga investasi untuk keberlanjutan usaha.

Tantangan bagi Perusahaan

Bagi banyak perusahaan, tantangan terbesar adalah ketersediaan data pembanding. CUP dan metode sejenis menuntut kesamaan produk dan kondisi pasar, yang sering kali sulit diperoleh. Karena itu, penggunaan database internasional seperti RoyaltyStat atau Bureau van Dijk menjadi solusi umum, meski biayanya cukup tinggi.

Selain itu, analisis industri dan faktor ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, juga memengaruhi penentuan harga transfer. Perusahaan harus memastikan semua informasi tercatat rapi agar dapat dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan.